Pemerintah kembali mengkritik langkah gugatan terhadap kebijakan ujian nasional (UN), yang saat ini tengah menjalani proses kasasi di Mahkamah Agung. Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai representatif pemerintah, menyatakan Indonesia sebagai bangsa yang agak sedikit aneh, karena ada murid yang tidak lulus ujian nasional membawa persoalan itu ke pengadilan. Kasus seperti itu, katanya, tidak ada di dunia (Republika, 2/7/2008).

Oleh : Elin Driana
Doktor bidang Riset dan Evaluasi Pendidikan, Ohio University, Athens, Ohio.

 

Sesungguhnya, siswa bersama elemen masyarakat lainnya yang mengajukan gugatan terhadap kebijakan ujian kelulusan melalui pengadilan, tak hanya terjadi di Indonesia. Sejak beberapa negara bagian di Amerika Serikat (AS) mensyaratkan siswa SMA untuk lulus ujian kelulusan yang diselenggarakan oleh masing-masing negara bagian, gugatan melalui pengadilan pun bermunculan. Gugatan tersebut diajukan oleh siswa dan elemen masyarakat yang memandang ada ketidakadilan dalam kebijakan ujian kelulusan tersebut. Umumnya siswa-siswa tersebut adalah keturunan Afrika-Amerika dan Hispanik, berkebutuhan khusus, dan dari kalangan masyarakat yang tidak mampu.

Pada dasarnya, faktor utama yang mendorong gugatan tersebut adalah ketidakadilan yang dialami siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, antara lain sebagaimana tercermin dalam ketimpangan mutu tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, dan unsur-unsur pembiayaan pendidikan lainnya.

Dalam kasus Debra P. v. Turlington (1979), yang diajukan oleh sepuluh siswa keturunan Afrika-Amerika, pemerintah negara bagian Florida menunda penggunaan hasil 'the State Student Assessment Test, Part II (SSAT-II)' selama empat tahun. Ini dilakukan untuk memberikan kesempatan pada siswa-siswa di seluruh distrik guna mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara. Siswa-siswa yang semula dinyatakan gagal ujian kelulusan akhirnya tetap berhak mendapatkan ijazah.

Setelah kasus tersebut, yang dipandang sebagai momentum gugatan terhadap penggunaan hasil ujian untuk menentukan kelulusan siswa, bermunculan pula gugatan-gugatan yang lain seiring bertambahnya negara bagian yang mewajibkan siswa melewati ujian kelulusan. Isu yang diusung dalam berbagai gugatan pun semakin beragam.

Kasus GI Forum melawan Texas Education Agency (2000), yang diajukan beberapa siswa keturunan Afrika-America dan Hispanik di negara bagian Texas, pengadilan kembali meneguhkan penggunaan hasil 'the Texas Assessment of Academic Skills (TAAS)' sebagai syarat kelulusan. Terlepas dari tetap diberlakukannya kebijakan ujian kelulusan, para pakar testing memandang bahwa putusan pengadilan tersebut memiliki implikasi luas (Schafer, 2000; Ward, 2000). Putusan tersebut memotivasi negara bagian yang menerapkan ujian kelulusan untuk mengevaluasi dan merevisi kebijakan mereka agar lebih siap dalam menghadapi gugatan melalui pengadilan.

Semakin disadari pula bahwa efektivitas kebijakan semacam ujian nasional amat bergantung pada pemenuhan berbagai unsur penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan. Sehingga siswa memiliki kesempatan setara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Begitu pula, pemenuhan berbagai standar profesional penyelenggaraan ujian untuk menjamin keadilan, tidak bisa ditawar lagi. Sebab, kebijakan ujian kelulusan merupakan high-stakes testing yang berdampak besar terhadap masa depan siswa.

Ketimpangan kondisi sekolah, seperti kualitas guru, ketersediaan buku pelajaran, berbagai fasilitas pendidikan, serta keamanan dan kenyamanan sekolah, termasuk kondisi gedung sekolah, merupakan isu yang diusung oleh Eliezer Williams dan siswa-siswa dari keluarga miskin di California yang juga menggugat ujian kelulusan 'the California High School Exit Exam (CAHSEE)' pada 2004.

Dalam kasus ini pemerintah negara bagian California akhirnya setuju untuk memperbaiki kualitas guru dan sekolah sebelum melaksanakan kebijakan ujian kelulusan. Pelaksanaan ujian kelulusan di California pun mengalami penundaan dan baru diberlakukan untuk siswa angkatan 2006.

Refleksi dan Evaluasi
Dari kasus-kasus gugatan terhadap ujian kelulusan di AS di atas, terungkap dengan jelas bahwa tidak adil bila hanya meminta pertanggungjawaban siswa dan guru saja, tanpa meminta pertanggungjawaban pemerintah sebagai pengemban amanah. Kebijakan itu pun memberikan beban yang lebih berat pada siswa dari keluarga dengan latar belakang sosial ekonomi yang lebih lemah dan anak-anak berkebutuhan khusus.

Kasus-kasus gugatan tersebut juga menegaskan bahwa penyelenggaraan ujian kelulusan membutuhkan kesiapan, tidak hanya dari sisi biaya, juga komitmen dan keterbukaan untuk melakukan perbaikan. Bila negara-negara bagian di AS, yang telah memberikan pendidikan gratis hingga SMA dan berupaya memenuhi berbagai persyaratan penyelenggaraan ujian kelulusan sebagaimana dituntut oleh pengadilan, hanya mengadakan ujian kelulusan di tingkat SMA, apakah tidak terlalu ambisius bagi Indonesia untuk mengadakan ujian kelulusan, bahkan sejak SD?

Rendahnya tingkat kesejahteraan guru, ketimpangan mutu guru, kesenjangan mutu sekolah-sekolah di tanah air, keterbatasan buku-buku pelajaran dan perpustakaan, kondisi gedung sekolah yang memprihatinkan, bahkan telah meminta korban nyawa siswa akibat gedung sekolah yang rubuh. Juga masalah kemiskinan yang masih membelit sebagian masyarakat, merupakan alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan terhadap kebijakan ujian nasional.

Belum lagi mempertimbangkan berbagai pelanggaran standar profesional pelaksanaan ujian. Gugatan tersebut selayaknya dipandang sebagai bentuk kesadaran masyarakat atas ketidakadilan sistem pendidikan. Gugatan semacam itu mestinya semakin mendorong pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil